Posted by : ASPAR ASWIN Kamis, 18 Oktober 2012

Purnadi purbasaraka dan Soerjono Soekamto (1979: 11) mengatakan “filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakraban, dan antara kelanggengan konservatisme dengan pembaharuan”.
Menurut Muhadi (1989: 10) : “filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secar mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
Soedjono Dirdjosisworo (19884: 48) mengatakan filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum.

Van Apeldoorn 981975) menguraikan sebagai berikut : “filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan : apakah hukum itu? Ia menghendaki agar kita berpikir secara mendalam tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita anggap tentang hukum”.
Rumusan lain adalah dari E.Utrecht (1966), mengetengahkan sebagai berikut : “filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan seperti : apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan : adanya dan tujuan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum, tetapi juga bagi orang jawaban ilmu hukum tidak memuasakan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai sutau gejal saja, yang menerima hukum sebagai suatu “gegebenheit” belaka.
Uraian lainnya tentang filsafat hukum adalah dari Kusuma Pudjosewojo (1961), yang mengajukan beberapa pertanyaan penting yang harus diselidiki oleh filsafat hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan karena sifatnya yang sangat mendasar tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan hukum. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan adalah sebagai berikut : “dan sekali mempersoalkan hal-hal dari ilmu hukum, dekatlah orang kepada pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Bagaimanakah hubungan antara hukum dan keadilan? Dengan pertanyaan-pertanyaan demikian orang sudah melewati batas-batas ilmu pengetahuan hukum sebagimana arti lazimnya dan menginjak lapangan filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan filsafat.
Selanjutnya Satjipto Raharjo (1982 : 321), menguraikan filsafat hukum sebagai berikut : filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang “dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atsa dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis dari asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri. Berbeda dengan pemahaman yang demikian itu, filsafat hukum mengambil hukum sebagai fenomena universal sebagai sasaran perhatiannya, untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisis seperti tersebut diatas.
Selanjutnya Gustaf Radbruch (1952) merumuskan : Fisafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedang Langemeyer (1948), mengatakan bahwa filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum.
Penulis lain yaitu Anthoni D’Amato (1984: 2) menyatakan : “Jurisprudensi atau filsafat hukum adalah acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dari pengertian hukum secara abstrak”.
Menurut Bruse D.Fischer (1977 : 1) : Jurisprudensi adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin yang berarti kebijaksanaan (“prudencce”) berkenaan dengan hukum (“juris”) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum”.
Berbeda dengan para penulis diatas, Kari N. Llewellyn (1962 : 3 ) menyatakan : kesulitan dalam memberikan kerangka dan konsep tentang hukum adalah karena terlampau banyaknya perihal yang terkait sementara satu sama lain di antara perihal yang terkait ini sangat berbeda sekali.
2. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukum.
Masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filsuf pada masa dahulu terbatas pada masalah tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan lain-lain.
Pada masa kini, objek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, akan tetapi setiap permasalahan yang yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli fisafat seperti pada masa lampau, akan tetapi merupakan buah pemikiran para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi) yang dalm tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat, masalh-masalh hukum seperti :
§ Hubungan hukum dengan kekuasaan.
§ Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya.
§ Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.
§ Apa sebabnya orang mentaati hukum.
§ Masalah pertanggungjwaban.
§ Masalah hak milik.
§ Masalah kontrak.
§ Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
§ Dan lain-lain
3. perkembangan filsafat hukum sejak zaman purbakala hingga saat ini.
Di dalam literatur-literatur terdapat beberapa pembabakan atau periodisasi daripada perkembangan filsafat (hukum) itu dari zaman ke zaman. Pembabakan yang lazim adalah sebagai berikut :
I. zaman purbakala.
Dimulai dengan masa pra-Socrates (disebut demikian karena para filsuf pada masa itu tidak dipengarui oleh filsuf besar Socrates). Alasan utama karena para filsuf pada masa ini memusatkan perhatiannya kepada alam semesta yaitu yang menjadi masalah tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624-548 S.M mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya yang disebut to apeiron. Anaximenes berpendapat sumber daripada alam semesta ialah udara.sedang Pitagoras yang hidup sekitar 532 S.M. menyebutkan bilangan sebagai dasr daripada segala-galanya. Heraklitos mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk dari api. Dia mengemukakan dengan suatu slogan yang terkenal hingga saat ini yaitu panterei yang berarti semua mengalir.ini berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.
Kaum Sofist yang lahir pada akhir abad lima dan permulaan abad empat sebelum masehi menekankan perbedaan antara alam (physis) dan konvensi (nomos). Hukum mereka masukkan dalam kategori terakhir karena menurutnya hukum adalah hasil karya cipta manusia (human invention) dan menjudstifikasi (membenarkan) kepatuhan pada hukum hanya sejauh memajukan keuntungan bagi yang bersangkutan. Alcibiades (xenophon, memorabilis 1,2) mengatakan pada Pericles bahwa tidak ada seorangpun yang patut menerima pujian kecuali jika ia mengetahui apa suatu (aturan) hukum itu. Pericles menjawab bahwa aturan hukum adalah apa yang disetujui dandiputuskan (enacted) oleh matoritas dalm dewan. Kepatuhan yang diperoleh hanya dengan paksaan(compulsion) adalah kekuatan sana dan bukan hukum, sekalipun aturan hukum itu diberlakukan oleh kekuasaan yang sah (souvereign power) dalm negara.
Bila kaum sofis menganggap bahwa manusia bersifat egois dan anti sosial maka Socrates, seperti juga Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia adalah makhluk sosialyang dimotivasi olehperhatian bagi orang lain dan perhatian bagi diri sendiri, yang memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan sosial.
Menurut Plato hukum adalah pikiran yang masuk akal (reason thought, logismos) yang dirumuskan dalam keputusan negara (law, 644d), ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah (governing power).
Seperti juga Plato, Aristoteles juga menolak pandangan kaum sofis bahwa hukum hanyalah konvensi. Namun, demikian ia juga mengakui bahwa seringkali hukum hanyalah merupakan ekspresi dari suatu kemauan suatu kelas khusus (sekelompok orang, aparticular class) dan menekankan peranan kelas menengah (middle class) sebagai suatu faktor stabilisasi. Bahasan Aristoteles tentang proses peradilan (judicial process) sudah membayangkan (foreshadows) banyak gagasan modern. Memiliki aturan hukum tertulis adalahlebih baik daripada hanya mengandalkan diri pada kebijaksanaan (discretion), meski memang tidak semua hal tercakup dalam aturan-aturan hukum.
Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa yunani. Sebabnya oleh karena masa ini para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran Romawi. Para ahli filsuf dituntut untuk memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai suatu kerajaan dunia.
Kaum stoa yakin akan persamaan semua manusia dalam persekutuan universal (negara,universal commonwealth) dan menolak doktrin perbudakan dari Aristoteles. Mereka memandang alam semesta sebagai substansi organik yang tunggal. Mereka juga telah menjalan pengaruh abadi terhadap pemikiran hukum. Alam yang memperlihatkan struktur dan ketertiban (keteraturan) dan manusia, dua-duanya mengambil bagian bagian dalm intelegensi, atau akal budi (reason, logos).
Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat stoa. Ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah tentang standar apa yang adil, bahkan jika hukum itu diterima secara adil. Ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar : “keadilan itu satu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu di atas satu hukum yaitu akal budiyang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang” (deligibus 1, 15).
Seneca, seperti juga cicero, juga membantu meneruskan membantu (menstransmit) gagasan-gagasan stoa kepada pemikir-pemikir kemudian. Ia mengulangi mengemukakan konsepsi tentang persamaan (equality) semua manusia, namun yang mungkin lebih penting adalah konsepsi tentang zaman emas dari manusia yang bebas dosa (human innocence), suatu situasi alamiah prapolitik setelah sifat manusia mengalami kemerosotan diperlukan adanya institusi-institusi hukum.
Para yuris Romawi jelas terpengaruh oleh ajaran kaum stoa. Mereka membedakan tiga jenis hukum : jus naturale, jus gentium, jus civile. Gaius (Intitutes, pertengahan abad kedua) mengidentifikasikan jus naturale dan jus gentium sebagai asas-asas hukum universal yang sesuai dengan akal budi alamiah dan ekuitas. Hukum bukan hanya sekedar ekspresi kemauan dan institusi manusia, melainkan sesuatu yang dipahami dan dipatuhi secara rasional. Jus gentium adalah inti rasional dari institusi-institusi hukum yang ada dan bukan merupakan suatu hukum ideal yang digunakan menguji hukum positif.



Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Popular Post

Blogger templates

Labels

Sample Text

USER YANG BAIK PASTI TIDAK AKAN LUPA BERKOMENTAR

@ASPARCAHNIAGO

Sample text

Social Icons

Labels

About

Blogger templates

Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

Pages - Menu

Translate

Followers

About Me

Foto Saya
Insya allah ,ada jalan untuk kita.

Featured Posts

- Copyright © Asparaswin Mimpi Sejuta Dollar -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -